ratusan karyawan PT SP2J yang sudah di-PHK melakukan aksi didepan kantor
Gubernur Sumsel, Selasa (14/10). Hal itu dilakukan secara terpisah namun
waktunya bersamaan ditempat yang sama sehingga rombongan aksi semakin ramai.
Menurut Koordinator Lapangan Ramli dari SBSI menuturkan, persoalan
perburuhan atau pekerja di Sumsel kembali bergejolak, apalagi ditengah
kegaduhan politik nasional dan selimut asap daerah.
"Persoalan perburuhan dari Sumsel yang kian banyak ini terkuak dari
dua perusahaan BUMN yakni PT PLN dan PT PUSRI. Ini menjadi sorotan karena kasus
PHK yang dilakukan terhadap pekerja security di dua perusahaan BUMN itu,"
kata dia.
Hal itu diakuinya menjadi penemuan bagi pelanggaran yang tidak sesuai
proses ketenagakerjaan. Seperti dalam UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 BAB
VII, pasal 28 jelas bahwa beberapa permasalahan dalam tenaga kerja.
"Kami juga melihat terjadi di BUMD Kota Palembang yakni PT SP2J, PHK
yang dilakukan terhadap 400 driver dan pramugaranya. Ini tidak tepat rasanya
padahal Sumsel sedang mengajak investor luar negeri dan dalam negeri. Ini akan
jadi preseden buruk bagi investasi di Sumsel," jelasnya.
Karena itu, pihaknya menuntut untuk Pemerintah berbicara dengan pihak
terkait untuk memperkerjakan kembali security PLN Keramasan dan PT Pusri yang
di PHK secara sepihak. Juga pekerjakan kembali karyawan PT SP2J yang di PHK
sepihak.
"Kami juga menolak kenaikan BBM yang rencananya akan dilakukan Pemprov
Sumsel," imbuhnya.
Sementara Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sumsel H Ikhwanuddin
mengatakan, pihaknya akan memediasi Disnaker Kota Palembang dan PT SP2J pada
Jumat mendatang (17/10). Selain itu pihaknya juga sudah berikan surat pemberitahuan
kepada Pemkot Palembang untuk menyelesaikan permasalahan PHK yang terjadi di PT
SP2J itu.
"Jika tidak selesai juga dan mediasi gagal, maka kami akan ambil alih
manajemen PT SP2J oleh Pemprov Sumsel. Untuk semua permasalahan buruh, akan
kembali dibahas nantinya bersama semua instansi terkait," tandasnya.
0 comments:
Post a Comment